JAKARTA, KOMPAS.com
— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan kecewa terhadap kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono yang menghapus anggaran hibah untuk TNI/Polri dalam penyusunan APBD 2017, tetapi di sisi lain memberikan anggaran untuk Bamus Betawi.
Ahok (sapaan Basuki) menilai kebijakan Soni (sapaan Sumarsono) tidak sejalan dengan program-programnya. Khusus untuk anggaran hibah TNI/Polri, Ahok menyatakan bahwa hibah diberikan dengan tujuan agar nantinya institusi-institusi TNI/Polrimau bekerja sama dalam penyediaan lahan parkir dan rumah susun.
"Yang paling mahal apa di Jakarta? Tanah. Yang punya tanah gede-gede di Jakarta siapa? TNI/Polri," kata Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Sementara itu, untuk hibah Bamus Betawi, Ahok menegaskan tidak akan memberikan hibah untuk organisasi yang tak mempunyai kontribusi yang jelas dalam pengembangan budaya Betawi.
Ahok menegaskan lebih senang memberikan dana ke sanggar-sanggar yang hendak mengikuti lomba berskala internasional. (Baca: Sumarsono Anggarkan Hibah untuk Bamus Betawi, Ahok Dulu Hentikan Itu)
Tak hanya itu, dalam upaya pengembangan budaya Betawi, Ahok menyatakan lebih senang menggelontorkan anggaran untuk pengembangan budaya Betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Ahok menegaskan, pada era pemerintahannya dilakukan pengembangan besar-besaran terhadap Setu Babakan.
"Jadi jangan sampai dibilang saya anti-Betawi. Ormas yang berpolitik tidak bisa dikasih bantuan lagi. Tapi sanggar-sanggar budaya yang mau keluar negeri mana pun harus kita biayai," ujar Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar